Pertengahan Januari lalu Bupati Jember Ir MZA Djalal Msi melaksanakan kegiatan yang spektakuler. Kegiatan yang tidak dilakukan bupati lain dan mungkin ia baru satu-satunya: Bersepeda antara Jember hingga Sumenep! Jaraknya sekitar 400 km. Tentu saja ia bukan memakai sepeda biasa-biasa saja. Maklum kan…bupati…
Tapi bukan sepeda jutaan itu yang membuat ia kuat dan harus diacungi jempol. Tapi semangatnya. Toh jenis dan harga sepeda tidak banyak berpengaruh. Sama-sama berkeringat. Sama-sama capek. Kecuali sepeda berharga jutaan tidak membuat keringeten, pasti banyak yang beli sepeda karena ongkos operasional murah.
Bersepeda jarak jauh seperti itu bukan hanya kali ini dilakukan. Sebelumnya ia juga “menaklukkan” daerah sekitar seperti Lumajang, Banyuwangi, Situbondo. Bukan hanya bupati lain yang ia kalahkan. Bahkan mantan Gubernur Jatim Soelarso yang hobi berat bersepeda tidak ada apa-apanya. Soelarso pernah bersepeda ke Pantai Plengkung di Alas Purwo Banyuwangi. Tetapi sepedanya diangkut dulu ke pantai Grajakan yang jaraknya hanya puluhan kilometer.
Kali ini Djalal sedang berkampanye. Tentu bukan kampanye untuk pilkada, di mana ia menjadi incumbent. Juga bukan untuk menarik simpati agar kasus hukumnya saat ia menjabat Kadis PU Binamarga Jatim beberapa tahun lalu tidak berlanjut. Tetapi kampanye peduli lingkungan. Kampanye berolah raga dan kampanye mengurangi dampak polusi kendaraan bermotor yang semakin menggila. Tentu saja ini ide yang mulia.
Tetapi di balik kegiatan bersepeda jarak jauh ini ada sesuatu yang ironis terjadi di Jember: nasib abang becak. Memang antara bersepeda dan nggenjot becak hanya beda-beda tipis. Sama-sama mengayuh pedal. Sama-sama keringeten. Bedanya bersepeda ala Djalal pasti membuang duit sedang nggenjot becak mencari duit.
Sejak perubahan arus lalu lintas di kota Jember sebulan lalu para abang becak banyak yang mengeluh. Banyak jalur yang dibuat searah membuat para abang becak protes dan keberatan karena jaraknya semakin jauh. Meskipun setelah itu dibuat jalur alternative khusus becak tapi tidak banyak dilewati karena sempit dan sering digunakan kendaraan bermotor parkir seenaknya. Tak heran mereka banyak yang melanggar (dan dibiarkan saja oleh polisi atau petugas Dinas perhubungan yang banyak menjaga di persimpangan).
Lalu untuk apa aturan itu dibuat dan dilanggar? Ini pasti ada sesuatu yang salah atau tidak diperhitungkan dalam menentukan aturan. Atau sudah diperhitungkan tapi dengan arogansi kekuasaan mengesampingkan nasib para tukang becak ini? Biarin aja kan cuman tukang becak. Apa benar begitu? Kalau itu pertimbanganya saya teringat sebuah bait lagu almarhum Meggi Z…Sungguh terlalu..terlalu…terlalu.
Mengapa pejabat dalam menentukan kebijakan tidak mempertimbangkan nasib tukang becak? Karena mereka tidak pernah mbecak. Kalau pernah mbecak pasti bisa merasakan betapa menderitanya mengayuh becak. Apalagi penumpangnya gemuk, barang bawaannya berat, jigang (duduk bersilang kaki) dan jalannya naik pula. Mbayare ngepas atau malah kurang….wah…apese dobel!
Ketidakpekaan pejabat inilah yang mendorong para sopir angkutan kota (angkot) melakukan mogok missal yang berkepanjangan sejak Senin (25/1). Penyebabnya adalah penataan arus lalu lintas kota Jember. Sama seperti protes tukang becak. Mogok kerja ini mendapat dukungan dari masyarakat yang dibuktikan dengan pemberian logistic dari masyarakat sekitar Jl Gajah Mada. Mereka juga ikut merasakan langsung dampak perunahan arus itu.
Kegiatan bersepeda Bupati Djalal Jember – Sumenep semoga memberi kerangka berpikir baru dan rasa empati bagi para pejabat yang ikut dalam rombongan. Mereka akan makin berempati karena tahu bahwa nggenjot becak dan nyopir lin itu abot alias berat. Sehingga semua kebijakan tidak makin memperpuruk nasib mereka. Jika tetap tidak ada perubahan berpikir, biar rakyat yang menilai.
Herry W. Sulaksono
