Ajaib…, Kucing Ini Bisa Bicara Seperti Manusia

Kabarjember.com - Ajaib !!!, seekor kucing di Jember bisa menirukan suara manusia dengan fasih. Kucing local betina putih di padu warna hitam dan orange berusia 14 bulan milik Claudea (16) itu, tidak bersuara ‘meong’, melainkan mengeluarkan suara mirip kata ‘enggak’.

Ditemui di rumahnya di desa Sumber Jambe Kecamatan Sumber Jambe, anak pasangan Wahyudi (45) dan Titin(37), Claudea mengaku melatih kucingnya yang di beri nama Ketil itu sejak masih berusia dua bulan, kucingnya selain bisa berkata ‘enggak’ juga bisa berhitung dan memanggil “Mama”.

“Si Ketil sudah sejak masih kecil saya latih berbicara, kini si Ketil sudah bisa berhitung dan memanggil nama semua orang yang ada di rumah”.

Claudea mengatakan, dia sengaja melatih kucingnya tersebut untuk mengenang kucingnya yang sudah mati karena di tabrak truk. “Kucing saya yang dulu juga bisa bicara, tapi saat bermain di jalan raya, di tabrak truk”, tuturnya. Kcing yang di maksud tidak lain ibu Si Ketil, sebenarnya si Ketil tidak sendirian, ada dua saudaranya, yakni Ketul dan Kentung.

Claudea sendiri memiliki tujuh ekor kucing. Dari tujuh ekor kucing tersebut, hanya satu si Ketil bias menirukan suara manusia. Saat ditemui, kucing dengan panjang keseluruhan sekira 20 centi meter itu memang sempat berkali-kali mengeluarkan suara mirip manusia. Seperti kata ‘enggak’, ‘Mama’ ,‘Berhitung’, ‘Koko’, “Dea” dan “maem”.

Bicara Jember, Bicara BBJ

Oleh : Rizki Kuswandhana

Kabarjember.com - Berbicara Jember , kurang afdol jika tidak berbicara BBJ(Bulan Berkunjung Ke Jember ). Bicara BBJ juga kurang pas, jika kita tidak melihat sendiri bagaimana maraknya saat-saat masyarakat Jember menyambut datangnya bulan yang penuh berkah bagi pedagang kecil dan menengah ini.

Adalah bulan Agustus, surga bagi warga Jember. Bulan berkah bagi para pedagang-pedagang kecil maupun pengusaha mikro lainnya. Kenapa ?. Jawaban yang sangat pas adalah, karena saat itu Jember marak dengan sebuah event yang cukup membuat seluruh lapisan masyaralat, mulai rakyat sampai pejabat ikut ambil bagian untuk menjadikan Jember sebagai kota yang layak dikunjungi oleh sipapun.

Banyak event yang digelar saat itu, Ada berbagai lomba , pertandingan , bahkan yang sempat menjadi perhatian masyarkat dari Manca Negara yakni Jember Fashion Carnaval . Sebuah tontonan yang menghebohkan dunia mode, digelar oleh anak-anak Jember yang creative, dibawh arahan Dinand Faris. Karya-karya bertaraf Nasional bahkan Internasional bakal hadir di event paling fenomenal tersebut.

Selin itu, yang paling mengesankan masyarakat Jember adalah, kolaborasi perayaan Hari kemerdekaan Republik Indonesia Dan Bulan Berkunjung ke Jember. Pagelaran tersebut, kemudian dijadikan agenda tahunan rakyat jember, dengan menampilkan beraneka ragam permainan tradisional, juga aneka lomba, seperti burung berkicau, panjat pinang, wall climbing, sampai yang betaraf Internasional seperti motocross dan down hill.Dan Kegiatan tersebut biasanya di tutup dengan Gerak Jalan Tradisonal Tangguul- Jember yang sebetulnya sudah digelar sejak tahun 70 an.

Jember dan BBJ tampaknya kini mulai jadi branch image masyarakat, kegiatan tersebut diharapkan mampu menyedot investor untuk menanamkan usahanya di Jember. Tidak cukup itu saja, di Bulan Agustus itu juga Pemerintah Kabupaten berkeinginan agar masyarakat Jember bias ikut menikmati berkah dari banyaknya evevnt-event yng dilakukan.

Perekonomian kecil dan menengah dapat terstimulan, dan bankit , sehingga mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Dan terbukti, sejak diawal pelaksanaan BBJ perekonomian Jember semakin meningkat cukup signifikan. Bahkan menurut Data Dari Kantor Pariiwisata sejak 2005 – 2010 sedikitnya ada 3956 lokal, dan 1 juta lebih wisatawan asing yang sudah mencicipi mnisnya BBJ.

Untuk mencapai hasil seperti itu tentunya tidak sedikit dana yang dikeluarkan membiayai BBJ. Bayangkan saja, berapa dana yang harus dikeluarkan untuk kegiatan semacam lomba burung berkicau, Tajemtra, sampai JFC yang memang paling didominasi oleh warga lokal, apalagi kegiatan seperti down hill dan motocross yang sudah bertaraf Internasional dan memang pesertanya didominasi oleh warga asing.

Yang menjadi pertanyaan besar adalah, mengapa event sekaliber BBJ tidak diisi saja dengan kegiatan-kegiatan yang memang mengunggulkan potensi Jember seperti can macanan kaduk, tari labako yang notabene memang kesenian khas Jember, atau katakanlah pesta rakyat yang memang didominasi oleh waga Jember, bukan sebaliknya.

Toh dengan kegiatan-kegiatan khas Jember seperti itu akan lebih efektif, selain mengembangkan segala macam potensi lokalitas Jember, maka dengan kegiatan seperti ini dalam format BBJ wisatawan lokal maupn asing akan lebih tertarik karena tidak hanya mendapat hiburan tetapi bisa mengenal Jember lebih jauh melalui segala macam seni dan budayanya. Dengan begitu akan lebih menghemat dana daripada diisi dengan event yang terkesan hanya menghambur-hamburkan uang saja

Pimpinan Dewan Siap Diadili BK

Laporan : Isma Hakim Rahmad (Jember)

Kabarjember.com - Empat pimpinan DPRD menyatakan siap jika diproses Badan Kehormatan (BK) terkait persoalan usulan pertimbangan Pjs Bupati yang dinilai sepihak. Ketua DPRD Saptono Yusuf mengatakan, "Saya siap diperiksa BK termasuk tiga wakil pimpinan lainnya," kata Saptono Yusuf.

Dalam laporan BK menyebutkan adanya dua pengaduan antara lain, mosi tidak percaya berujung laporan pelanggaran kode etik yang dilakukan empat pimpinan dewan dan lembaga swadaya masyarakat yang melaporkan 29 anggota dewan karena diduga memboikot APBD.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Miftahul Ulum. Menurut dia, pihaknya sangat siap jika nanti BK benar-benar memproses adanya tudingan pelanggaran kode etik.

"Kalau menurut saya, silahkan BK memproses pimpinan, kami siap. Yang jelas dasar kami untuk menyampaikan pertimbangan Pjs itu sudah berdasarkan hasil rapat Banmus di 19 November 2010," kata Miftahul Ulum.

Ketua DPC PKB ini menambahkan, Mendagri dan Pemprov Jatim juga sudah menyatakan pertimbangan yang disampaikan Pimpinan DPRD sudah benar dan surat keputusan pengangkatan Pjs Bupati Zarkasi itu sudah sah dan legal.

Sedangkan Wakil Ketua BK DPRD Zainul Hasan mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan anggota BK lainnya untuk memproses laporan berdasarkan prosedur yang ada.

"Jadi, laporan yang sudah kita terima itu ada dua. Saat ini dua laporan itu masih kita verifikasi selama 5 hari kerja ke depan. BK ini bukan superman atau seperti kejaksaan, sebab ada aturan untuk memproses laporan itu," timpal Zainul Hasan.

Ditambahkan, pascaverifikasi itu, BK akan membahasnya bersama tim ahli dewan. Proses di BK itu jika melihat aturannya, maka disebutkan ada waktu 14 hari untuk melakukan kros cek kepada pelapor maupun terlapor dan pemberitahuan ke fraksi.

Tetapi soal laporan LSM yang mengadukan 29 anggota dewan termasuk dirinya, Zainul tidak banyak berkomentar. "Kalau itu saya no comment. Kita berharap BK akan cepat memprosesnya, yang jeasl kita sudah mendengar jika empat pimpinan dewan itu sudah siap diproses BK dan itu yang kita dahulukan," ujarnya.

RAPBD Macet, Banyak SKPD resah

Laporan ; Gangsar Widodo (Jember)

Kabarjember.com - Macetnya pembahasan APBD akibat masih carut marutnya persoalan pilitik lokal, bakal berdampak pada semua sisi di jajaran pemerintahan Kabupaten Jember.

Tidak saja pada bakal tertundanya honor beberapa pegawai kontrak di pemkab, namun dipastikan honor anggota dewanpun bakal tak terbayar, hal ini disampaikan oleh Junaidi, Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Berjoeang Untuk Kesejahteraan Rakyat (BONGKAR) Jember, Rabu (5/1).

Menurutnya, APBD itu merupakan implemntasi dari Renja (rencana kerja ) yang semua itu berasal dari renstra. Dan Renstra itu juga beraal dari Visi dan Misi Bupati terpilih, yang dijanjikan saat pemilihan kemaren.

Nah , kalau pembahasan APBD ini masih belum bisa tuntas dan harus menunggu penyelesaian semua problem politik, dipastikan apa yang menjadi program tidak akan bisa jalan. Dan Jember hanya bisa menurunkan gaji Pegawai Negeri Sipil saja.

"Beginilah pak, kalau poliitik jadi panglima , semua serba tidak ada kepastian, termasuk pembahasan APBD, terlebih dengan adanya pemboikotan oleh 29 anggota Dewan, saya yakin Jember bakal lumpuh " ujarnya.

Hal sama juga disampaikan salah satu pejabat teras Pemkab Jember yang tak ingin namanya disebutkan, APBD Jember itu merupakan sumber dari segala apa yang akan dilakukan oleh Pemkab dalam satu tahun kedepan. Kalau yang membuat sedang ada persoalan hukum, dan yang ditunjuk penggantinya masih dipersoalkan, maka pembahsan APBD pun akan terhambat, dan itu akan berdampak pada sektor perekonomian Jember secara menyeluruh.

Dia mengingatkan, walau hanya 30% dari total jumlah uang yang beredar di Jember , namun uang APBD itu sangat menentukan, karena sebagian besar masyarakat mmendapatkan upah dari itu, Coba saja kalau mereka tidak ada pekerjan, mereka bakal tidak punya uang, dan pasti tidak punya kemampuan daya beli dan seterusnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi roda perekonomian Jember. Untuk itu, dirinya minta agar semua pihak berjiwa besar , dan lebih fokus pada kepentingan rakyat Jember.

Ditempat berbeda, Jumarianto, 29 warga Patempuran, Kalisat jember juga mengeluhkan sikap anggpota Dewan yang mestiny harus pro rakyat, tidak justru bersikap yang merugikan seperti ini, yang rugi saya juga

Honor Dispenduk kepada Pejabat Disoal

Honor atau insentif dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) Pemkab Jember yang ditujukan kepada beberapa pejabat disoal LSM, karena dinilai melanggar Permendagri, dan termasuk gratifikasi.

Andik Sungkono, dari Government Corruption Watch (GCW) menilai tindakan Kepala Dinas Penduk Capil Drs Hendroyono, MM, MBA, telah melanggar prinsip penganggaran yang diatur dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Yang mengejutkan, honor itu diberikan kepada pejabat semisal Bupati, Wabup, Kadispenda, Banwas, dan beberapa Staf Bapenduk. Jika anggaran insentif honor itu diberikan kepada pejabat yang melaksanakan tugas, atau karyawan bawahan diperbolehkan.

"Tapi, ini kenapa Bupati kok tidak bekerja mesti dapat. Ini tidak adil," ujar Andik.
Pihaknya masih memiliki data DIPA Dispenduk Capil tahun 2009, yang di dalamnya terdapat banyak anggaran yang mencurigakan. Kendati telah diaudit oleh BPK, dan Banwas, tapi GCW masih meragukan kesalahan itu dikembalikan. Apalagi tahun anggaran 2009, telah tutup sejak lama.

Ada yang sangat mencurigakan, di LAKIP ada anggaran Rp 1,1 milliar untuk peningkatan kapasitas pemberian KK kepada warga miskin, dan pendataan penduduk, tapi dalam DIPA tidak muncul anggaran itu. Sementara kinerjanya hanya mencapai sekitar 68 %.

Kepala Dinas Pendudukan dan Capil, Drs Hendroyono, MM, MBA, menilai informasi LSM itu masih mentah. Apalagi tidak menyebutkan kesesuaian antara LAKIP dan DIPA. Sebab, LAKIP itu hanya laporan kinerja, sementara yang dinyatakan LSM itu target yang tidak terpenuhi. "Makanya saya bingung kok ada anggaran di Bapenduk soal KK, warga miskin sebesar itu. Itu kan harus dilelang, tidak ada itu," ujar Drs Winardi, Kasi KK dan KTP, di Dinas Pendudukan dan Capil Pemkab Jember, mendampingi Hendroyono.