Laporan ; Gangsar Widodo (Jember)
Kabarjember.com - Macetnya pembahasan APBD akibat masih carut marutnya persoalan pilitik lokal, bakal berdampak pada semua sisi di jajaran pemerintahan Kabupaten Jember.
Tidak saja pada bakal tertundanya honor beberapa pegawai kontrak di pemkab, namun dipastikan honor anggota dewanpun bakal tak terbayar, hal ini disampaikan oleh Junaidi, Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Berjoeang Untuk Kesejahteraan Rakyat (BONGKAR) Jember, Rabu (5/1).
Menurutnya, APBD itu merupakan implemntasi dari Renja (rencana kerja ) yang semua itu berasal dari renstra. Dan Renstra itu juga beraal dari Visi dan Misi Bupati terpilih, yang dijanjikan saat pemilihan kemaren.
Nah , kalau pembahasan APBD ini masih belum bisa tuntas dan harus menunggu penyelesaian semua problem politik, dipastikan apa yang menjadi program tidak akan bisa jalan. Dan Jember hanya bisa menurunkan gaji Pegawai Negeri Sipil saja.
"Beginilah pak, kalau poliitik jadi panglima , semua serba tidak ada kepastian, termasuk pembahasan APBD, terlebih dengan adanya pemboikotan oleh 29 anggota Dewan, saya yakin Jember bakal lumpuh " ujarnya.
Hal sama juga disampaikan salah satu pejabat teras Pemkab Jember yang tak ingin namanya disebutkan, APBD Jember itu merupakan sumber dari segala apa yang akan dilakukan oleh Pemkab dalam satu tahun kedepan. Kalau yang membuat sedang ada persoalan hukum, dan yang ditunjuk penggantinya masih dipersoalkan, maka pembahsan APBD pun akan terhambat, dan itu akan berdampak pada sektor perekonomian Jember secara menyeluruh.
Dia mengingatkan, walau hanya 30% dari total jumlah uang yang beredar di Jember , namun uang APBD itu sangat menentukan, karena sebagian besar masyarakat mmendapatkan upah dari itu, Coba saja kalau mereka tidak ada pekerjan, mereka bakal tidak punya uang, dan pasti tidak punya kemampuan daya beli dan seterusnya, yang pada akhirnya akan mempengaruhi roda perekonomian Jember. Untuk itu, dirinya minta agar semua pihak berjiwa besar , dan lebih fokus pada kepentingan rakyat Jember.
Ditempat berbeda, Jumarianto, 29 warga Patempuran, Kalisat jember juga mengeluhkan sikap anggpota Dewan yang mestiny harus pro rakyat, tidak justru bersikap yang merugikan seperti ini, yang rugi saya juga
Tidak ada komentar:
Posting Komentar